RIAU24.COM -Mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akuntabel, integritas, berkualitas dan good  governance di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Bupati Kasmarni siap dan segera menindaklanjuti arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia Abdullah Azwar Anas.

Demikian hal itu disampaikan Bupati Bengkalis saat menghadiri acara kunjungan kerja sekaligus arahan Menteri PAN-RB kepada ASN se-Provinsi Riau, Kamis 7 September 2023.

"Kita siap jalankan arahan Menteri PAN-RB untuk menjadikan reformasi birokrasi berdampak, reformasi birokrasi bukan tumbukan kertas dan reformasi birokrasi harus lincah dan cepat. Dan harus memanfaatkan digitalisasi supaya birokrasi lebih cepat dampaknya serta lebih efisien,"tutur Kasmarni.

Untuk itu kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat menjadi ASN yang akuntabel, transparan dan berintegritas dalam menjalankan tugas, amanah serta tanggungjawabnya sebagai pelayanan kepada masyarakat.

"Birokrasi harus berdampak, cepat dan lincah dalam segala gerak langkahnya dan itu perlu komitmen dari seluruh elemen di dalamnya sehingga terwujud layanan yang sangat diharapkan masyarakat yang menginginkan percepatan sebagai tuntutan era digitalisasi global saat ini,"tegas Bupati.

Kasmarni juga menjelaskan, reformasi birokrasi itu bagian dari urat nadi pelayanan publik. Pencapaian tujuan, program prioritas harapan masyarakat itu akan berjalan dengan baik kalau birokrasinya baik.

Pada kesempatan itu Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas memaparkan dihadapan para undangan mengatakan, tidak ada gubernur, bupati, maupun wali kota yang sukses jika birokrasinya tidak kompak. Untuk itu setiap kepala daerah, setiap pemda, perlu menentukan skala prioritas," ujarnya.

Lebih lantang ia mengurai lagi bahwa kunci dari kesuksesan program adalah pemimpin paham visi dan misi dan dapat menentukan skala prioritas. Program prioritas ini akan mempermudah dalam bekerja dan mengukur keberhasilan. “Banyak yang terlihat sibuk tapi kurang produktif. Anggaran habis tapi outcome-nya tidak tercapai,”ungkapnya.

Arahan Presiden Joko Widodo berpesan agar birokrasi tidak hanya jadi sekadar tumpukan kertas atau dokumen. Melainkan birokrasi harus bisa bermanfaat dan berdampak nyata bagi masyarakat. Salah satu contoh birokrasi yang berdampak nyata adalah perizinan yang mudah untuk pelayanan, serta transformasi digital dari segala aspek pemerintahan.

Lebih lanjut Azwar mengatakan, skala prioritas menjadi hal wajib yang harus ditentukan oleh kepala daerah. Hal tersebut dikarenakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik dalam hal pelayanan dan pembangunan fasilitas publik, terdapat keterbatasan dalam anggaran, kekuasaan, hingga kewenangan yang dimiliki daerah.

"Banyak yang penting, namun kita harus mendahulukan yang genting,"pungkas Menteri PAN-RB.