RIAU24.COM - Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengungkapkan bahwa utusan negara itu untuk negara bagian Niger yang dilanda konflik dan stafnya secara harfiah hidup seperti sandera di kedutaan.

Macron mengatakan utusan Sylvain Itte tetap persona non grata sambil menuduh junta memblokir pengiriman makanan ke konsulat di mana staf diplomatik hidup dalam kondisi yang menyedihkan.

"Saat kami berbicara, kami memiliki duta besar dan staf diplomatik yang benar-benar disandera di kedutaan Prancis," kata Macron kepada wartawan saat berkunjung ke Burgundy.

"Mereka mencegah pengiriman makanan. Dia makan jatah militer," tambahnya.

Ditanya apakah pemerintahnya berencana untuk membawa Itte pulang, Macron mengatakan, "Saya akan melakukan apa pun yang kami sepakati dengan Presiden Bazoum karena dia adalah otoritas yang sah dan saya berbicara dengannya setiap hari."

Khususnya, penguasa militer, yang menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum pada 26 Juli telah mengatakan kepada Itte bahwa ia harus meninggalkan negara itu sesegera mungkin.

Namun, bahkan setelah ultimatum 48 jam berakhir, pemerintah Prancis menolak untuk mematuhi serta mengakui rezim militer sebagai sah.

Menurut Menteri Luar Negeri Catherine Colonna, duta besar "bekerja" di konsulat dan akan tetap di posnya, selama negaranya menuntut.

"Dia sangat berguna bagi kami dengan kontaknya dan orang-orang dari timnya," kata Colonna seperti dikutip oleh laporan media Prancis.

Macron selama berminggu-minggu menolak seruan untuk mencopot duta besar Prancis, sikap yang didukung oleh Uni Eropa yang menggambarkan permintaan itu sebagai provokasi.

Seperti Prancis, Uni Eropa tidak mengakui pihak berwenang yang merebut kekuasaan di Niger, kata juru bicara urusan luar negeri Uni Eropa Nabila Massrali bulan lalu.

Apa yang terjadi di Niger?

Pada 26 Juli, Bazoum digulingkan ketika anggota pengawalnya sendiri menahannya di kursi kepresidenan.

Setelah junta militer merebut kekuasaan, Jenderal Abdourahamane Tiani diangkat menjadi kepala negara yang baru.

Blok utama Afrika Barat ECOWAS telah mencoba bernegosiasi dengan junta tetapi tidak berhasil.

Keputusan blok itu bulan lalu untuk mengaktifkan apa yang disebut pasukan siaga untuk kemungkinan intervensi telah menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi yang selanjutnya dapat mengacaukan wilayah Sahel yang dilanda pemberontakan.

(***)