Tiga hari sebelum invasi, Ramos-Horta mengasingkan diri ke luar negeri untuk bergerilya dan mencari dukungan. Ia tak mengangkat senjata, tetapi meninggalkan Timor Leste sebagai menteri luar negeri dalam pemerintahan yang dibentuk gerakan pembebasan Fretilin.

Selama dua puluh tahun berikutnya, Ramos Horta berkeliling dunia untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Timor Leste, terutama di PBB.

Ia menjadi orang termuda yang berpidato di PBB. Di kesempatan tersebut, Ramos Horta meyakinkan perwakilan PBB untuk mengeluarkan resolusi yang mendukung kemerdekaan Timor-Leste.

"Meskipun menang, Indonesia tetap melanjutkan pendudukannya, sehingga ia terus mendesak PBB dan para pemimpin dunia lain untuk meyakinkan Indonesia agar memberikan kebebasan kepada Timor Leste," demikian laporan situs pemantau hak asasi manusia, humanrights.com.

Pada pertengahan 1980-an, Ramos Horta mulai menganjurkan dialog dengan Indonesia. Pada 1992, ia menyampaikan rencana perdamaian.

Isi usulan damai itu yakni proposal konkret untuk kerja sama kemanusiaan dengan Indonesia dan kehadiran internasional yang dipimpin PBB. Ini menjadi dasar penarikan pasukan Indonesia dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Leste, demikian dikutip Nobel Prize.