RIAU24.COM - Ketua Fraksi Golkar MPR RI, Idris Laena mengatakan setelah terbentuknya Koalisi Indonesia Maju dan bergabungnya partai-partai politik yang ikut mengusung, maka sudah saatnya Prabowo Subianto sebagai bakal Calon Presiden untuk menentukan bakal Calon Wakil Presidennya.

Dari berbagai nama yang beredar, ada empat hal yang patut menjadi pertimbangan Prabowo Subianto dalam menentukan bakal calon Presidennya. Dan keempat nama ada pada sosok Airlangga Hartarto.

Menurutnya ada empat pertimbangan Prabowo Subianto harus memilih Airlangga sebagai cawapres. Diantaranya, pertama soal elektabilitas. 

"Beberapa lembaga survei telah merilis bahwa bakal calon Presiden Prabowo Subianto jika dipasangkan dengan Airlangga Hartarto termasuk sangat tinggi jika dibandingkan dengan bakal calon Wakil Presiden yang lain,"katanya. Senin 9 Oktober 2023.

Pertimbangan kedua lanjutnya, partai Golkar adalah Partai yang memiliki Kursi terbanyak dalam koalisi, sehingga sudah selayaknya jika Ketua umum Golkar Airlangga Hartarto untuk dijadikan Bakal Calon Wakil Presiden.

Ketiga, partai Golkar sebagai partai besar tentu memiliki kader tradisional yang konkrit mendukung jika ketua umumnya menjadi bakal Calon Wakil Presiden.

"Seperti yang terjadi pada dua Kali pencalonan Yusuf Kalla Sebagai calon wakil Presiden. Saya yakin Akan linier dengan perolehan suara Golkar,"ujarnya.

Selanjutnya pertimbangan keempat jika Airlangga dijadikan cawapres Prabowo Subianto berkaitan isu terbesar pada pemilu 2024 yang akan datang adalah Soal Ekonomi.

Menurut Idris Laena, sebagai Menko Perekonomian, Airlangga sangat berpengalaman di bidang ekonomi dan terbukti sangat berpengalaman mengawal ekonomi di Era Pemerintahan Jokowi Widodo.

"Dan satu hal yang perlu diingat bahwa keputusan Airlangga Hartarto maju sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden diambil dalam Forum Rapimnas dan diperkuat dalam Forum Munas Golkar. Sehingga dikhawatirkan jika calon Wakil Presiden yang diusung oleh koalisi Indonesia maju bukan Airlangga Hartarto, maka kader partai Golkar tidak solid seratus persen mendukung. Saya kira ini harus dipertimbangkan secara serius,"pungkas ketua umum Satkar Ulama Indonesia.