RIAU24.COM -Menkopolhukam RI Mahfud Md mengatakan kampanye untuk mengajak memilih partai politik atau calon tertentu di kampus tidak boleh dilakukan. 

Ia menyebut yang boleh dilakukan di kampus adalah menyampaikan terkait politik kebangsaan.

Hal itu disampaikan Mahfud, dalam acara kuliah umum tentang 'Peluang dan Tantangan Demokrasi yang Bermartabat' yang digelar Universitas Airlangga, dan disiarkan di YouTube Universitas Airlangga, Senin (16/10/2023).

Mahfud awalnya menyapa para Dekan Kampus, Direktur, dan mahasiswa Universitas Airlangga. 

Ia menekankan, akan memberikan kuliah umum tentang high politics atau terkait politik kebangsaan, bukan melakukan kampanye politik.

"Saya akan disclaimer dulu, saya akan kuliah bidang politik dan hukum, bidang saya, ini penting saya katakan di depan, karena sekarang ada kebijakan tidak boleh ada kampanye politik di kampus," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, kampanye dapat dilakukan dengan cara kuliah dialog, tetapi bisa juga dilakukan dengan cara lain. 

Mahfud menjelaskan ada 2 tingkatan politik, yaitu high politics atau politik tingkat tinggi dan low politics atau politik tingkat rendah.

Mahfud mengatakan high politics merupakan politik kebangsaan dan kenegaraan. 

Sementara low politics adalah politik elektoral, yaitu yang mengajak memilih partai tertentu atau calon tertentu. 

Ia menekankan, kampanye politik elektoral lah yang dilarang di kampus.

"Saya tidak akan kampanye, karena politik itu ada dua tingkatan. Satu politik tinggi, politik tingkat tinggi atau high politics atau kalau istilah Gus Dur itu politik inspiratif, ini meliputi politik kebangsaan, kenegaraan," ujarnya.

"Kemudian ada politik atau Low Politics, politik elektoral, politik rendah, yang satu tinggi yang satu rendah, bukan rendahan, ini tingkat yang lebih rendah yaitu politik elektoral, misalnya kuliah agar memilih partai tertentu, kuliah agar memilih calon tertentu atau mengusulkan dan mendeklarasikan calon tertentu, nah itu tidak boleh dilakukan di kampus," katanya.

Ia menambahkan, politik tingkat tinggi merupakan politik tentang gagasan bernegara dan kebangsaan sehingga mesti diajarkan di setiap kampus.

"Tapi kalau high politics, politik yang sifatnya inspiratif bukan politik praktis, itu justru harus diajarkan di kampus-kampus karena di dalam politik tingkat tinggi itu ada namanya politik kebangsaan, gagasan gagasan kita bernegara," katanya.

Mahfud menekankan, kampanye politik praktis dan elektoral tidak boleh dilakukan di kampus atau dalam forum resmi. 

Namun menurutnya, apabila ada pembicaraan antar warga di dalam kelas tentang siapa memilih siapa secara tidak resmi tidak masalah.

"Oleh sebab itu di sini tidak ada kampanye politik praktis, politik elektoral, nanti itu hanya boleh dilakukan di luar kampus atau di dalam bisik bisik di dalam kelas masing masing boleh, besok kamu pilih ini, besok saya milih ini, ini, ini silakan, tapi dalam forum forum resmi tidak boleh ada kampanye politik," kata Mahfud.

(***)