Dalam Dialog Publik Muhammadiyah di UMS Solo pada Rabu (22/11/2023), misalnya, Anies menyatakan pembangunan IKN bisa menimbulkan ketimpangan baru. 

Dia merasa IKN bukan bentuk pemerataan seperti yang kerap diklaim pemerintahan Presiden Jokowi. 

"Ketika tujuan membangun kota baru dengan tujuan pemerataan, itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," kata Anies dalam dialog publik Muhammadiyah di UMS Solo, Rabu (22/11/2023). 

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menilai kelekatan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara tidak dapat dilepas karena dinilai memiliki nilai historis yang tinggi. 

"Kenapa Jakarta tetap Ibu Kota negara? Paling tidak ada beberapa alasan, pertama argumen historis, bahwa DKI Jakarta tempat di mana insinyur Soekarno dan Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda dan juga peristiwa - peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan yang sangat penting bagaimana Ibu Kota negara ini ditempatkan," jelasnya dalam Rakernas PKS, dikutip Senin (27/11/2023).

(***)