RIAU24.COM -Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

Hal ini saat merespons pertanyaan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang mempertanyakan kenapa kinerja Kementerian Pertahanan berdasarkan Minimum Essential Force (MEF) menurun.

"Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%, mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya?" ucap Ganjar dalam Debat Ketiga Capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) malam.

Menjawab itu, Prabowo mengatakan sudah membuat berbagai rencana kerja. Hanya saja anggaran Kementerian Pertahanan kena banyak refocusing pada masa pandemi COVID-19 oleh Menteri Keuangan dalam hal ini Sri Mulyani.

"Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan, dan masalah yang kita hadapi tolong saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID 2 tahun, di mana terjadi refocusing," jawab Prabowo.

Prabowo menyebut banyak anggaran rencana kerja yang tidak disetujui oleh Sri Mulyani. 

MEF sendiri ditargetkan mencapai 100% pada 2024 sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Jadi banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan," ucap Prabowo.

Sekadar informasi, Sri Mulyani memang banyak melakukan refocusing atau realokasi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) selama pandemi COVID-19. 

Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan penanganan kesehatan, perlindungan sosial dan penanganan dampak COVID-19 lainnya.

Pada 2021 sendiri Sri Mulyani mengatakan potensi jumlah anggaran K/L yang akan direalokasi mencapai Rp 26,2 triliun. 

Anggaran itu akan dipakai untuk biaya berbagai belanja di K/L untuk penanganan COVID-19 mulai dari vaksinasi, testing, tracing, atau untuk biaya perawatan pasien serta tenaga kesehatan.

"Dalam sidang kabinet telah disepakati akan ada refocusing tahap selanjutnya. Untuk membiayai Rp 26,2 triliun plus Rp 6 triliun yang berasal dari transfer keuangan dana desa," ucapnya dilansir dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin (5/7/2021).

Sri Mulyani memastikan kebijakan ini tidak seharusnya mengganggu belanja K/L. 

Pasalnya belanja yang berpotensi untuk di-refocusing seperti belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat/pemda yang bukan arahan presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan mesin, sisa dana lelang, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan, serta kegiatan yang tidak mendesak.

"Refocusing ini tidak seharusnya mengganggu belanja K/L. Karena belanja K/L sudah diamankan. Apakah itu belanja operasional, belanja pegawai, belanja multiyears contract, belanja untuk pemulihan ekonomi dan penanganan COVID, serta belanja penanganan bencana semua tidak akan terkena refocusing," terangnya.

Kriteria anggaran belanja yang menjadi target refocusing sendiri di antaranya, belanja yang bersumber dari rupiah murni, belanja barang dan modal, serta diutamakan belanja non operasional.

"Ini yang tadi agar dilakukan prioritas dan akan disalurkan untuk belanja penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Bapak Presiden dan Wakil Presiden instruksikan agar prioritas ini dipertajam. Sehingga kita tetap bisa membantu seluruh masyarakat terutama sektor kesehatan dan masyarakat dalam hadapi COVID-19 yang sedang melonjak sehingga diperlukan PPKM darurat," ucapnya.

Automatic adjustment atau pemblokiran anggaran K/L berlanjut hingga 2023 dengan total Rp 50,2 triliun. 

Hal itu dilakukan untuk jaga-jaga jika ada ada situasi tidak terduga.

(***)