RIAU24.COM - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai ada kepanikan dari seorang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga kepala negara menyatakan akan berpihak dan berkampanye pada Pilpres 2024. 

 
Ia memastikan, keberpihakan Presiden Jokowi tak akan membuat gentar pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).
 
"Secara normatif, semua sudah tahu aturan itu, tapi pernyataan itu menunjukkan tanda kepanikan. Bagi pasangan AMIN, kami berpihak kepada rakyat, beraliansi dengan rakyat," kata pria yang karib disapa Gus Jazil di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/1). 
 
"Kami minta semuanya untuk pukul kentongan, membangunkan kesadaran, menyelamatkan demokrasi, dan menyelamatkan pemilu dari kecurangan," sambungnya melansir jawapos.

 
Ia menyebut, keberpihakan Presiden Jokowi itu bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan, yang saat ini digenggamnya. 

"Jadi rakyat akan memandang bahwa keberpihakan presiden itu pasti tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan pihak tertentu," ucap Gus Jazil.
 
Padahal, semangat reformasi 1998 telah menggaungkan anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 
 
"Saya perlu ingatkan kembali kepada rakyat Indonesia, KKN yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintahan yang tidak bersih dan berwibawa," tegasnya. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa seorang kepala negara boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024. Namun, saat berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. 
 
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1).
 
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh," sambungnya. 

Kepala negara menekankan, presiden dan menteri selain pejabat publik juga merupakan seorang politikus. Oleh karena itu, mereka memiliki hak politik yang mesti dijaga.
 
"Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini enggak boleh, berpolitik enggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh,"pungkasnya.