RIAU24.COM -Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi HAM Internasional menyerukan agar tidak memilih pasangan calon presiden-wakil presiden yang akan melanggengkan politik dinasti dan tuna etika di Pilpres 2024.

Sikap tersebut dikeluarkan koalisi sebagai hukuman bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Hal ini didasarkan pada dua laporan alternatif untuk isu ekonomi, sosial, dan budaya, serta isu sipil dan politik yang telah disampaikan kepada PBB.

"Menghukum Joko Widodo dan koalisinya secara sosial dengan tidak memilih pasangan capres-cawapres yang hanya akan melahirkan politik dinasti, tuna etika, dan yang akan menjadikan negara ini kembali menjadi negara otoriter dan dengan agenda-agenda eksploitatif yang merusak lingkungan," ujar Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Indonesia Daniel Awigra dalam siaran persnya, Minggu (11/2).

Koalisi, terang Daniel, menggugat dan mendesak Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden karena tidak melaksanakan mandat menjalankan pemerintahan secara adil untuk semua.

Koalisi menyimpulkan Jokowi telah gagal dalam menjalankan kewajiban penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak sipil dan politik (sipol), juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).