RIAU24.COM -Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menyebut pihaknya kesulitan untuk membuktikan adanya unsur pelanggaran.

Hal ini terkait kedekatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan calon presiden 02 Prabowo Subianto selama masa kontestasi Pilpres 2024.

Menurut Bagja, Bawaslu baru bisa menindaklanjuti kedekatan tersebut jika Jokowi terindikasi ikut berkampanye.

Kesulitan itu Bagja sampaikan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (3/4).

"Mengenai bagaimana pertemuan antara Pak Presiden dengan Pak Menhan (Prabowo), itu juga sulit. Kalau yang bersangkutan (Jokowi) melakukan kampanye, baru bisa kita tindak lanjuti," kata Bagja.

Bagja menyebut Bawaslu tidak bisa menerka-nerka atau mengambil langkah berdasarkan landasan yang tidak objektif.