Dia juga mengaku tak terlibat dalam pembentukan UU tersebut, alasannya karena belum menjadi anggota legislatif.

Tambahnya, kebijakan penetapan Pj kepala daerah merupakan inisiatif DPR RI.

"Saat saya jabat sebagai ketua komisi II tentu kami mencari tahu riwayat dari setiap pelaksanaan UU yang krusial seperti ini. Saya dapat informasi, UU ini dulu inisiatif DPR," ujarnya.