Rusia Murka AS Veto Upaya Palestina Jadi Negara Anggota PBB: Sejarah Tak Akan Maafkan Anda!
RIAU24.COM - Amerika Serikat (AS) telah menunjukkan sikap yang sebenarnya terhadap Palestina dengan menghalangi rekomendasi untuk memasukkan negara tersebut ke PBB.
Bagi Washington, rakyat Palestina tidak punya hak atas negaranya sendiri, menurut Wakil Tetap Rusia Vasily Nebenzia pada pertemuan Dewan Keamanan PBB.
“Intinya pertanyaannya sederhana: apakah Palestina layak menjadi bagian dari keluarga dunia, untuk berpartisipasi penuh dalam semua keputusan kehidupan internasional,” ujar Nebenzia melansir Sindonews.
“Dengan menggunakan hak veto untuk kelima kalinya sejak dimulainya eskalasi di Gaza, mereka (AS) kembali menunjukkan sikap mereka yang sebenarnya terhadap Palestina. Bagi Washington, mereka (Palestina) tidak pantas untuk memiliki negara sendiri. Mereka hanya menjadi penghalang di jalan, demi mewujudkan kepentingan Israel,” tegas perwakilan Rusia itu.
“Amerika Serikat yang melakukan veto terhadap usulan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB adalah upaya sia-sia untuk mengubah jalannya sejarah,” ungkap utusan Rusia tersebut.
“Penggunaan hak veto oleh delegasi AS hari ini adalah upaya sia-sia untuk menghentikan jalannya sejarah yang tak terelakkan. Hasil pemungutan suara, di mana Washington secara praktis berada dalam isolasi total, sudah membuktikannya,” tegas Nebenzia.
Namun, sejarah tidak akan memaafkan Amerika Serikat atas tindakannya, menurut diplomat tersebut. “Itu tidak layak bagi kekuatan yang besar. Dan sejarah tidak akan memaafkan Anda atas hal ini,” tegas Nebenzia mengomentari veto Amerika Serikat terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengakui Palestina sebagai anggota penuh PBB.
Sebelumnya pada Kamis, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan dan membahas usulan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB. Amerika Serikat, yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memberikan hak veto untuk menolak mengadopsi resolusi yang diusulkan.
AS merupakan pemasok senjata utama yang digunakan Israel untuk membantai hampir 34.000 warga Palestina di Jalur Gaza sejak Oktober.
