RIAU24.COM - Undang-undang yang bertujuan untuk mengintensifkan sanksi terhadap minyak mentah Iran diperkirakan akan menjadi undang-undang, menempatkan Presiden AS Joe Biden dalam posisi yang sulit ketika mencoba menyeimbangkan kekhawatiran geopolitik dan kepentingan ekonomi domestik.

Menurut Bloomberg, langkah itu, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat AS sebagai tanggapan atas serangan Iran baru-baru ini terhadap Israel, mengusulkan pembatasan yang lebih luas pada ekspor minyak Iran, yang mencakup pelabuhan, kapal, dan kilang asing yang terlibat dalam perdagangan.

Terlepas dari dorongan legislatif, analis mengantisipasi Biden akan berhati-hati, memanfaatkan otoritas pengabaian untuk menghindari gangguan besar pada pasokan minyak global dan mengurangi potensi kenaikan harga.

Menggambar paralel dengan pendekatan pemerintah terhadap sanksi Rusia di tengah konflik Ukraina, para ahli berspekulasi bahwa strategi Biden akan memprioritaskan menghindari kenaikan harga minyak mentah atau biaya bensin untuk konsumen Amerika.

Sementara undang-undang menunjukkan sikap yang lebih keras terhadap Iran, Biden diperkirakan akan memilih keringanan untuk menjaga stabilitas di pasar minyak.

Penanganan presiden atas sanksi minyak Venezuela, yang diperbarui pekan lalu, menyoroti keengganan serupa untuk mengganggu aliran minyak global.