Habiburokhman menepis pandangan jika penambahan pos menteri untuk mengakomodasi dukungan politik. 

Dia menyerahkan ke Prabowo ihwal wacana penambahan pos kementerian itu.

"Masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi, kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo, sebagai president elected," sambungnya.

Di sisi lain, Habiburokhman mengaku menerima masukan adanya masalah di beberapa kementerian saat ini. 

Dia menyinggung Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Coba di Kumham ya, itu ada fungsi-fungsi kedirjenan yang berbeda satu sama lain secara ekstrem sebetulnya. AHU (Administrasi Hukum Umum) dengan permasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung. Lalu ada juga HAM, Ditjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus," lanjut dia.