RIAU24.COM - Muncul isu jumlah pos kementerian di kabinet menteri Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan bertambah dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wapres Ma'ruf Amin. 

Presiden Jokowi hingga sejumlah elite politik merespons isu tersebut.

Waketum Partai Gerindra, Habiburokhman menganggap wajar jika nantinya kabinet Prabowo-Gibran memerlukan keterlibatan banyak pihak. 

Dia menilai kabinet gemuk demi kenegaraan merupakan hal baik untuk menjawab tantangan ke depan.

"Kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus. Negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," kata Habiburokhman kepada wartawan di kompleks gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5).

"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan sehingga jadi besar," imbuhnya.

Habiburokhman menepis pandangan jika penambahan pos menteri untuk mengakomodasi dukungan politik. 

Dia menyerahkan ke Prabowo ihwal wacana penambahan pos kementerian itu.

"Masukan dari masyarakat kami terima, tapi itu tadi, kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi, baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo, sebagai president elected," sambungnya.

Di sisi lain, Habiburokhman mengaku menerima masukan adanya masalah di beberapa kementerian saat ini. 

Dia menyinggung Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Coba di Kumham ya, itu ada fungsi-fungsi kedirjenan yang berbeda satu sama lain secara ekstrem sebetulnya. AHU (Administrasi Hukum Umum) dengan permasyarakatan, sebenarnya itu kan agak-agak kurang nyambung. Lalu ada juga HAM, Ditjen HAM, itu kan agak berbeda. Di banyak negara itu diurus oleh pejabat khusus," lanjut dia.

"Begitu juga lingkungan, yang kemarin sempat ribut itu, lingkungan hidup dan kehutanan kalau nggak salah. Praktiknya bahkan sempat ada ini di dua komisi," kata Habiburokhman.

Dia mengatakan perlu menyempurnakan kembali permasalahan yang terjadi di sejumlah kementerian. 

Maka, menurutnya, konsekuensidari hal itu perlu ada pengembangan dan lembaga.

Wapres terpilih Gibran Rakabuming menyebut rencana tersebut masih dalam pembahasan. 

Dia mengaku salah satu kementerian yang sempat dibahas yakni kementerian yang menangani makan siang gratis.

Hanya saja, Gibran meminta untuk menunggu terlebih dahulu untuk kementerian tersebut.

"Itu nanti ya, masih dibahas, masih digodok dulu, tunggu aja ya.Kemarin sempat dibahas itu (kementerian untuk makan siang gratis). Tapi tunggu dulu ya," kata Gibran dilansir detikJateng, Selasa (7/5/2024).

Mengenai urgensi kementerian makan siang gratis, Gibran menyebut karena ada beberapa faktor. 

Salah satunya karena anggaran yang besar hingga membutuhkan pemantauan yang tidak mudah.

"Ya karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya juga tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah," ucapnya.

(***)