RIAU24.COM - Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menyarankan kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran agar tidak mengakomodir PKB dan Nasdem untuk mendapatkan jatah menteri.

Hal ini diutarakannya usai mendengar rencana Prabowo mengubah UU Kementerian Negara, serta mendengar kabar PKB meminta 2 kursi kepada Prabowo. Sementara Nasdem meminta satu jatah kursi kabinet dikutip dari rmol.id, Kamis 16 Mei 2024.

Dia menilai rencana Prabowo mengubah nomenklatur kementerian harus mengacu kepada kepentingan orang banyak, bukan partai politik (parpol).

"Wacana penambahan kementerian lebih dari 34, harus didasarkan pada kebutuhan dan tantangan pemerintahan saat ini. Jangan sampai hanya karena bagi-bagi lapak kekuasaan saja," sebutnya.

UU Kementerian Negara yang berlaku sekarang ini menurutnya sudah melalui pembahasan panjang, dan sudah menjawab berbagai sektor.

"Kalaupun ada program mendesak (pemerintahan Prabowo) seperti makan siang dan susu gratis yang harus direalisasikan sebagai janji kampanye, program tersebut bisa dijalankan melalui Ditjen Kementerian terkait," sebutnya.