Huda menilai pernyataan pendidikan tinggi bersifat tersier oleh pejabat tinggi Kemendikbud Ristek bisa dimaknai jika pemerintah lepas tangan terhadap nasib masyarakat yang tidak punya biaya tapi ingin kuliah. 

Padahal di sisi lain pemerintah gembar-gembor ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan Ingin memanfaatkan bonus demografi agar tidak menjadi bencana demografi.

"Tapi saat ada keluhan biaya kuliah yang tinggi dari mahasiswa dan masyarakat seolah ingin lepas tangan," ungkapnya. 

Politikus PKB ini menambahkan, kesempatan mengenyam pendidikan tinggi di Indonesia saat ini memang relatif rendah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia masih 31,45 persen, lebih rendah dari Malaysia 43 persen, Thailand 49 persen, dan Singapura 91 persen. 

“Salah satu kendala faktor pemicu rendahnya angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia adalah karena persoalan biaya,” lanjutnya.