RIAU24.COM -Sebanyak 57,3 persen warga menilai pemerintah tidak serius memberantas judi online (judol). 

Hal ini terungkap dalam hasil jajak pendapat terbaru yang dirilis Litbang Kompas, Selasa (25/6).

Jajak pendapat tersebut dilakukan terhadap 534 responden dari 38 provinsi melalui metode wawancara pada 18-20 Juni 2024. 

Adapun margin of error penelitian mencapai kurang lebih 4,22 persen.

Dalam survei itu, Litbang Kompas juga menanyakan penilaian responden soal Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judol yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Juni 2024 ini.

Survei menangkap optimisme warga. Sebanyak 56,6 persen responden meyakini pemerintah dapat memberantas judol dengan satgas tersebut. 

Sebanyak 39,5 persen mengaku tidak yakin dan 3,9 persen lainnya menjawab tidak tahu.

Terkait langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pemberantasan judol, sebanyak 65,5 persen menyatakan pemerintah bisa memblokir situs dan aplikasi judol.

Sebanyak 33,4 persen responden berpendapat pemerintah harus mempertegas penegakkan aturan pidana bagi pemain judol. 

Lalu, 30,4 persen responden ingin pemerintah menangkap pelaku atau pembuat judol.

Sementara itu, 17,2 persen berpendapat pemerintah harus memberikan rehabilitasi kepada pemain judol.

Permasalahan pemberantasan judol menjadi polemik yang lebih kompleks. 

Apalagi, Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy mengusulkan korban judol mendapat bantuan sosial (bansos).

Muhadjir menekankan pelaku atau pemain judol beserta bandar akan tetap dihukum. 

Sementara yang diusulkan mendapat bansos adalah keluarga yang terdampak imbas pelaku bermain judol.

Muhadjir juga menegaskan keluarga yang mendapat bansos adalah yang masuk kategori miskin.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan 71,6 persen responden mengaku tidak setuju dengan usulan tersebut. 

Sebanyak 25,6 persen mengaku setuju dan 2,8 persen responden menjawab tidak tahu.

(***)