RIAU24.COM - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto akan mewarisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan defisit yang cukup besar.

Hal itu terlihat dari RAPBN 2025 yang disusun pemerintahan Jokowi. 

Dalam RAPBN itu, Jokowi mengusulkan defisit sebesar 2,29 persen hingga 2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Ekonom INDEF Eko Listiyanto mengatakan sejak era reformasi, tidak pernah ada usulan defisit dalam RAPBN sebesar 2,8 persen.

"Mungkin kalau kita bedah lagi karena di dalamnya itu banyak program seperti makan bergizi (gratis) yang sudah harus dimasukkan dalam RAPBN," katanya dalam Diskusi Publik Warisan Utang ke Pemerintahan Mendatang di Jakarta, Kamis (4/7).

Eko mengatakan jika defisit APBN disetujui 2,82 persen maka akan sulit dilakukan manuver jika terjadi gonjang ganjing pada perekonomian Indonesia. 

Pasalnya, ia mengatakan defisit itu jauh lebih besar dibandingkan era presiden sebelumnya.

Sebagai informasi saja, pada RAPBN 2005 yang disusun pemerintahan Megawati Soekarnoputri untuk pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), defisit dipatok 0,8 persen. 

Kemudian RAPBN 2015 yang disusun pemerintahan SBY untuk pemerintahan Jokowi, defisit dipatok 2,32 persen.

"Artinya ada manuver untuk mereka kalau ada situasi yang memerlukan perubahan dalam APBN, atau pelebaran defisit," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Presiden Prabowo sudah berkomitmen akan menjaga defisit APBN maksimal 3 persen sesuai dengan UU Keuangan Negara.

Menurut Ani sapaan akrabnya, hal tersebut sudah disampaikan Prabowo kepadanya, sehingga dalam menjalankan belanja nanti akan dilakukan dengan sangat hati-hati.

"APBN 2024 tetap dijaga defisitnya di bawah 3 persen. Ini adalah komitmen yang sama dan kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih Bapak Prabowo, beliau juga memberikan keyakinan, arahan bahwa beliau komit terhadap defisit di bawah 3 persen," ujarnya.

(***)