RIAU24.COM -Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta agar tak dikambinghitamkan soal APBD. 

Ia meminta agar Anies Baswedan fokus berlaga saja di Pilgub Jakarta. 

PKB Jakarta menilai kritikan yang disampaikan Anies terkait pemotongan program manfaat untuk warga Jakarta adalah hal yang wajar.

"Pak Anies ini kan sekarang sebagai warga masyarakat Jakarta, sudah sewajarnya sebagai masyarakat mengkritisi, ada memberikan saran kepada pemimpin Jakarta saat ini, Jakarta kan hari ini dipimpin Pj Gubernur, wajar sebagai warga Jakarta apalagi mantan gubernur mengkritisi kebijakan yang ada," kata Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, kepada wartawan, Minggu (21/7/2024).

Menurut Hasbiallah, Heru Budi tidak perlu merasa dikambinghitamkan. 

Menurutnya apa yang disampaikan Anies adalah kritik terhadap kebijakan pemimpin Jakarta.

"Ya nggak perlu, masak setiap warga Jakarta yang mengkritisi dianggap dikambinghitamkan, kan nggak bisa juga. Kan kebijakan nggak apa-apa, masak nggak boleh mengkritisi kan untuk tujuan lebih baik buat masyarakat Jakarta, presiden aja dikritik kenapa Gubernur nggak boleh dikritik," tutur dia.

Hasbiallah mengatakan Anies belum resmi terdaftar sebagai calon gubernur Jakarta di KPU. 

Sehingga, kata dia, Anies statusnya adalah warga Jakarta.

PKS DKI Juga memberikan tanggapan soal pernyataan Heru Budi yang meminta tidak dikambinghitamkan. 

PKS menyinggung soal pemimpin harus siap untuk dikritik.

"Saya kira Pak Heru tidak perlu bereaksi seperti itu, hal seperti itu biasa, kalau kita jadi pemimpin harus siap dikritik fokus saja pada melayani masyarakat agar masyarakat yang menilai. Pemimpin tidak boleh reaktif," kata Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta, Abdul Aziz, saat dihubungi terpisah.

Namun demikian, Aziz mengapresiasi niat baik Heru Budi untuk memperbaiki data penerima manfaat program bantuan sosial di Jakarta. 

Apa yang dilakukan Heru Budi dinilai sudah sesuai aturan.

"Kami apresiasi niat baik yang dilakukan oleh Pj Gubernur saat ini, untuk menyesuaikan dengan aturan yang ada secara dejure," tutur dia.

(***)