RIAU24.COM -Padepokan Hukum Indonesia (PHI) akan mengirim bukti tambahan setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menyatakan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tak terbukti melakukan pelanggaran etik. 

Hal ini terkai soal membawa istri ikut rombongan Timwas Haji DPR Ri pada Mei-Juli 2024 lalu. 

Ketua PHI Musyanto menilai pernyataan MKD dengan menyebut Cak Imin tak melanggar etik terlalu terburu-buru. 

Sebab, dirinya mengaku diberi waktu 14 hari untuk melengkapi bukti-bukti laporan.

"Seharusnya MKD menunggu data/bukti tambahan terbaru dari PHI karena kami diberikan batas waktu 14 hari kerja sesuai dengan peraturan DPR RI No 2 tahun 2015," ucap Musyanto saat dihubungi, Rabu (7/8).

Selain itu, dia menilai dalil yang disampaikan MKD untuk menggugurkan laporan PHI baru sepihak.