RIAU24.COM -PP Muhammadiyah tengah mengevaluasi izin usaha tambang (IUP) yang diterima oleh organisasi Islam itu. 

Dia pun meminta kepada tim yang mengelola konsensi tambang untuk mempertimbangkan serius hal ini. 

“Kemungkinan besar lahan bekas, kemungkinan. Dan kalau itu betul musti kita harus akan diperhitungkan oleh tim ini, saya tidak masuk tim,” ujar Busyro saat ditemui wartawan di Fisipol UGM, Senin (26/8/2024).

Eks pimpinan KPK itu melanjutkan, tim saat ini sedang melakukan hitung-hitungan. Jika ditemukan banyak mudaratnya, lanjut dia, ada kebijakan untuk mengembalikan izin tambang.

“Tinggal nanti kalau hasil timnya menemukan hitungan-hitungan di lapangan itu lebih banyak mudaratnya itu ada klausul yang diambil dalam kebijakan PP ini untuk dikembalikan,” ujarnya.

Menurutnya, pemberian lahan tambang bekas itu justru memunculkan banyak masalah.