Merespons hal tersebut, Garda Bangsa selaku organisasi sayap partai PKB melayangkan ultimatum dengan tidak segan-segan membubarkan secara paksa muktamar tandingan apabila tetap dilaksanakan.

"Kami menyatakan sikap bahwa muktamar tersebut adalah ilegal. Muktamar tersebut tidak berdasarkan hukum, tidak memiliki dasar konstitusi yang jelas," ujar Ketua Umum Garda Bangsa Tommy Kurniawan dalam jumpa pers di DPP PKB, Jakarta, Sabtu (31/8).

Sikap Garda Bangsa tersebut langsung direspons oleh Organisasi Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) yang menyatakan siap menghadapi seruan perang.

Ketua Umum Pagar Nusa Nabil Haroen mengatakan organisasinya siap menerima tantangan jika dalam proses tabayun Garda Bangsa mengajak perang organisasi Banom NU.

"Kita lihat saat tabayun, kalau benar ya kita terima saja. Kalau mau konfrontasi fisik Banser dan Pagar Nusa siap-siap saja, kita borong. Tinggal Garda Bangsa tentukan tempatnya, kapan dan di mana," kata Nabil dalam keterangannya dikutip Selasa (3/9).

Sampai saat ini, belum ada lagi kabar soal penyelenggaraan muktamar tandingan itu.