RIAU24.COM - Perseteruan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus berlanjut, bahkan semakin terbuka dan meruncing. 

Baru-baru ini, mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy bersama rekan-rekannya melempar wacana akan membuat muktamar tandingan di Jakarta.

Muktamar itu untuk melawan hasil Muktamar ke-6 PKB yang digelar di Bali pada akhir Agustus lalu. 

Dalam muktamar itu, PKB kembali menetapkan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai ketua umum.

Lukman Edy sempat mengatakan pelaksanaan muktamar tandingan itu harus mendapat restu PBNU terlebih dahulu. 

Menurut rencana, muktamar tandingan digelar pada 2-3 September 2024.

Merespons hal tersebut, Garda Bangsa selaku organisasi sayap partai PKB melayangkan ultimatum dengan tidak segan-segan membubarkan secara paksa muktamar tandingan apabila tetap dilaksanakan.

"Kami menyatakan sikap bahwa muktamar tersebut adalah ilegal. Muktamar tersebut tidak berdasarkan hukum, tidak memiliki dasar konstitusi yang jelas," ujar Ketua Umum Garda Bangsa Tommy Kurniawan dalam jumpa pers di DPP PKB, Jakarta, Sabtu (31/8).

Sikap Garda Bangsa tersebut langsung direspons oleh Organisasi Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) yang menyatakan siap menghadapi seruan perang.

Ketua Umum Pagar Nusa Nabil Haroen mengatakan organisasinya siap menerima tantangan jika dalam proses tabayun Garda Bangsa mengajak perang organisasi Banom NU.

"Kita lihat saat tabayun, kalau benar ya kita terima saja. Kalau mau konfrontasi fisik Banser dan Pagar Nusa siap-siap saja, kita borong. Tinggal Garda Bangsa tentukan tempatnya, kapan dan di mana," kata Nabil dalam keterangannya dikutip Selasa (3/9).

Sampai saat ini, belum ada lagi kabar soal penyelenggaraan muktamar tandingan itu.

Analis politik Agung Baskoro melihat muara dari kekisruhan yang terjadi berkaitan dengan kepemimpinan Cak Imin di PKB yang dianggap sudah terlalu lama, yaitu sejak 2005. 

Menurut Agung, ada keinginan untuk mendongkel Cak Imin dari kursi Ketua Umum PKB.

Ia menduga kuat istana dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai kepentingan besar.

"Muaranya saya lihat lebih ke suksesi Cak Imin sebagai ketua umum ya, yang dianggap oleh rezim sudah terlalu lama berkuasa, butuh penyegaran karena ada beberapa masukan dari PBNU soal kepemimpinan Cak Imin ini, kurang demokratis, dalam tanda petik pereduksian atau pengurangan fungsi-fungsi Dewan Syuro sehingga membuat lebih sifatnya searah, top down," ujar Agung saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (4/9).

"Yang menarik saya lihat arahan untuk suksesi Cak Imin ini banyak di-endorse oleh pihak eksternal dalam hal ini istana," sambungnya.

Agung turut menyoroti ketidakhadiran Jokowi dalam Muktamar ke-6 PKB di Bali pada 24-25 Agustus lalu. 

Ia membandingkan dengan kesediaan Jokowi menghadiri hajat besar partai politik lain seperti Gerindra, Golkar dan PAN.

"Jadi, saya melihat dari istana yang kurang nyaman dengan kepemimpinan Cak Imin," imbuhnya.

Agung menambahkan ada perbedaan kepentingan antara PBNU dan istana dengan Cak Imin. 

Soal PBNU, pada 2021 lalu, Cak Imin mendukung Said Aqil dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Namun, akhirnya terpilih Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.

Ketegangan pecah saat Cak Imin menjadi Ketua Tim Pengawas Haji DPR. Pansus tersebut menyasar Menteri Agama yang merupakan adik dari Gus Yahya yaitu Yaqut Cholil Qoumas.

Kemudian dengan istana, perbedaan sikap oleh Cak Imin terlihat jelas saat yang bersangkutan menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan.

"Dia [Cak Imin] punya mesin empat periode sebagai ketum. Jadi, enggak gampang mendongkel Cak Imin. Kalah pak Jokowi, dia cuma dua periode," kata Agung.

"Saya lihat sih yang problematik Pak Jokowinya, PBNU dan juga internal PKB yang disingkirkan," sambungnya.

(***)