RIAU24.COM - Krisis populasi merupakan salah satu isu penting yang saat ini tengah dihadapi pemerintah di Korea Selatan. Pada 2023, angka kelahiran di Korea Selatan tercatat hanya 0,72, rekor terburuk sepanjang sejarah Negeri Ginseng itu.
Merosotnya angka kelahiran di Korea Selatan disebabkan beberapa faktor, seperti tingginya biaya pendidikan dan perumahan di negara tersebut. Hal ini membuat banyak pasangan mengurungkan niat untuk menikah dan memiliki anak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat dan lokal mengerahkan berbagai upaya. Salah satunya memberikan insentif besar-besaran kepada pasangan yang mau menjalin hubungan dan menikah.

Dikutip dari Newsweek, pemerintah distrik Saha di Kota Busan akan memberikan uang sebesar 1 juta Won (sekitar Rp 11 juta) untuk pasangan yang mau berpacaran melalui acara perjodohan yang akan diselenggarakan pada Oktober 2024.

Acara perjodohan itu ditujukan untuk penduduk berusia 23-43 tahun yang berdomisili atau bekerja di distrik tersebut.

Pemerintah distrik juga akan memberikan tambahan insentif bagi pasangan yang ingin melangkah ke jenjang selanjutnya. Bagi pasangan yang melakukan pertemuan keluarga sebelum pernikahan atau 'sang-gyeon-rye', masing-masing akan menerima tambahan insentif sebesar 2 juta Won (sekitar Rp 23 juta).

Jika pasangan tersebut melanjutkan hingga pernikahan, pemerintah distrik akan memberikan bonus sebesar 20 juta Won (sekitar Rp 230 juta). Pengantin baru juga akan menerima dana deposito untuk membeli rumah sebesar Rp 29 juta Won (sekitar Rp 345 juta), atau bantuan biaya sewa rumah selama lima tahun sebesar 803 ribu Won (sekitar Rp 9,2 juta).

Secara keseluruhan, pasangan yang pacaran melalui acara perjodohan dan melanjutkan hingga pernikahan akan menerima insentif sebesar 54 juta Won (sekitar Rp 632 juta). ***