RIAU24.COM -Pemerintah tidak berencana untuk menambah alokasi belanja dalam APBN dengan hadirnya paket kebijakan ekonomi 2025 senilai Rp40 triliun untuk meredam kenaikan tarif PPN 12%. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan bahwa kebijakan yang akan berlaku per 1 Januari 2025 tersebut akan berasal dari anggaran yang telah tersusun dalam APBN 2025. 

Dengan demikian, pemerintah tidak akan menambah pembiayaan APBN sejalan dengan adanya belanja tersebut. 

"Enggak [pengaruh ke defisit], kami kelola APBN. APBN-nya kan belum mulai jadi kami kelola," ujarnya kepada media massa, Senin (16/12/2024).

Adapun Febrio tidak menyebutkan secara spesifik asal anggaran tersebut, apakah dari kas bendahara negara maupun pos lainnya. 

Pasalnya pemerintah telah menargetkan rencana defisit atau pembiayaan APBN 2025 di level 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan Rp616,2 triliun.