RIAU24.COM -Pemerintah tidak berencana untuk menambah alokasi belanja dalam APBN dengan hadirnya paket kebijakan ekonomi 2025 senilai Rp40 triliun untuk meredam kenaikan tarif PPN 12%. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan bahwa kebijakan yang akan berlaku per 1 Januari 2025 tersebut akan berasal dari anggaran yang telah tersusun dalam APBN 2025. 

Dengan demikian, pemerintah tidak akan menambah pembiayaan APBN sejalan dengan adanya belanja tersebut. 

"Enggak [pengaruh ke defisit], kami kelola APBN. APBN-nya kan belum mulai jadi kami kelola," ujarnya kepada media massa, Senin (16/12/2024).

Adapun Febrio tidak menyebutkan secara spesifik asal anggaran tersebut, apakah dari kas bendahara negara maupun pos lainnya. 

Pasalnya pemerintah telah menargetkan rencana defisit atau pembiayaan APBN 2025 di level 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara dengan Rp616,2 triliun.

Sementara rencana belanja negara pada tahun depan akan mencapai Rp3.621,3 triliun dengan pendapatan negara senilai Rp3.005,1 triliun. 

"Penerimaan akan terus kami pantau," tuturnya.

(***)