RIAU24.COM -Lembaga bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah baka melaporkan soal skandal pagar alut di Tengerang Banten.

Ketua Rsiet dan Advokasi Publik LBHAP PP MUHammadiyah, Gufroni mnyebut laporan itu dubuat karena somasi pihaknya tidak kunjung direspon pemilik pagar laut. 

"Kami, LBH-AP PP Muhammadiyah bersama Koalisi Masyarakat Sipil akan mendatangi Mabes Polri di Jakarta guna menyampaikan laporan atau pengaduan resmi terkait skandal pemagaran laut," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2025). 

"Itu alasannya, mengingat masa tenggat waktu 3x24 jam telah habis sejak somasi terbuka," tambahnya. 

"Laporan atau aduannya, sekitar 14.00 WIB bertempat di gedung Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jaksel," pungkas Ghufron. A

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf meminta Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dikaji lebih mendalam karena pihaknya banyak mendapat laporan serta keluhan-keluhan dari masyarakat.