RIAU24.COM - Mantan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md tak mencium aroma dwifungsi militer dalam perubahan UU Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

UU ini baru saja disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna, Kamis 20 Maret 2025 dikutip dari rmol.id.

"Kalau substansi dari yang terakhir kita dengar secara resmi, itu kecenderungan kembali ke dwifungsi tidak ada lagi. Bisa dilihat isinya, bisa dibaca," sebutnya.

Menurutnya, UU TNI hasil revisi kali ini justru memberikan penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada.

Mernurutnya, ada 3 konsep yang diperkuat.

"Pertama, Panglima itu sejak dulu di bawah presiden. Kedua, menteri pertahanan adalah pemegang kewenangan strategik dan penyediaan alutsista dan sebagainya yang sifatnya administratif, logistik begitu, diatur atau dikoordinir oleh Menteri Pertahanan, itu lama," ujarnya.

Sementara UU TNI yang baru menyebut TNI, Anggota TNI yang aktif di jabatan sipil harus mengundurkan diri atau minta pensiun dini, kecuali di dalam 16 (institusi) yang disebutkan, karena ada irisan ke tugas pertahanan.

Tambahnya, perwira TNI aktif yang mengisi jabatan di 16 institusi sipil tidak ada perubahan berupa penambahan, justru penghapusan.