World Bank menulis buku laporan ini berdasarkan basis data kajian kesenjangan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) untuk periode 2016-2021.

Dibandingkan dengan rasio yang diamati sepuluh tahun lalu, angka periode 2021 mencerminkan penurunan sekitar 2,1 poin persentase. 

Menurut World Bank, Krisis COVID-19 memperparah masalah penerimaan pajak di Indonesia, yang mengakibatkan penurunan tajam menjadi 8,3% dari PDB pada 2020.

World Bank meyakini Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat meningkatkan penerimaan pajak sekitar 0,7% hingga 1,2% dari PDB per tahun dari tahun 2022 hingga 2025. 

Namun, pemungutan pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan dan perlu ditingkatkan lebih lanjut.

"Untuk lebih meningkatkan pemungutan pajak, penting untuk memahami tingkat dan sifat penerimaan yang hilang," tegas World Bank dalam laporannya.