Survei Kompas 68 persen Khawatir Tumpang Tindih TNI di Lembaga Sipil
Survei Kompas 68 persen Khawatir Tumpang Tindih TNI di Lembaga Sipil.
Menurut kompas, temuan itu menunjukkan bahwa isu pembahasan mengenai UU TNI relatif hanya dipahami kelompok masyarakat berpendidikan tinggi.
Sebaliknya, masyarakat berpendidikan rendah dan menengah cenderung tidak tahu ada pengesahan UU TNI.
"Rendahnya pengetahuan masyarakat ini menunjukkan minimnya sosialisasi dan pelibatan masyarakat oleh DPR dalam pengesahan UU TNI. Catatan lain, publik sejatinya tidak melihat ada urgensi pengesahan RUU TNI," demikian Litbang Kompas.
Hasil jajak pendapat juga menunjukkan 57,8 persen responden menilai pengesahan UU TNI tidak mendesak. Hanya 34,9 persen responden yang menilai pengesahaan undang-undang ini mendesak.
(***)
