RIAU24.COM -  JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memastikan bahwa nama Oesman Sapta Odang atau yang biasa disapa OSO, tidak masuk dalam surat suara Pemilu sebagai calon legislatif DPD. Hal itu disebabkan yang bersangkutan menolak turun dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

KPU juga tak mempermasalahkan langkah kuasa hukum OSO, yang menyebutkan akan melaporkan institusi tersebut ke KPK, karena dinilai merugikan keuangan negara.

"Lapor saja," ujar Komisioner KPU, Ilham Saputra, Kamis 24 Januari 2019.

Dikatakan, KPU sudah siap menerima konsekuensi atas keputusan tidak memasukkan nama OSO dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilu 2019.

"Iya. KPU sudah memutuskan kok, sudah siap dengan konsekuensinya," ujarnya, dilansir sindonews.com.

Sebelumnya, kuasa hukum OSO Herman Kadir mengatakan, pihaknya akan melaporkan KPU ke KPK karena dianggap merugikan keuangan negara. Hal itu terkait dengan sikap KPU yang tidak mencantumkan nama kliennya dalam daftar DCT caleg DPD.