RIAU24.COM - Bantuan keamanan Amerika Serikat (AS) untuk otoritas Palestina dihentikan setelah Palestina menolak bantuan lantaran Alasan dapat terkena gugatan antiterorisme. 

Hilangnya dana tahunan sekitar USD60 juta itu akan menandai semakin memburuknya hubungan antara pemerintahan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Hal itu pun dapat merusak kerja sama keamanan pemerintahan Abbas dengan Israel di Tepi Barat. 

Sejumlah sumber diplomatik menyatakan para pejabat Palestina, AS, dan Israel mencari cara menjaga uang itu tetap mengalir, meski Abbas memutuskan menghentikannya pada 31 Januari yang menjadi batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang Klarifikasi Anti-Terorisme Kongres AS (ATCA) 2018. 

ATCA mengizinkan warga AS menggugat penerima bantuan asing di pengadilan AS terkait tuduhan keterlibatan dalam aksi perang. Pemerintahan Abbas khawatir terkena gugatan hukum itu, meski menolak tuduhan mendukung aksi-aksi pejuang Palestina. 

”Kami tidak ingin menerima bantuan keuangan, termasuk bantuan yang diberikan untuk pasukan keamanan sehingga tidak jadi target Undang- Undang Anti-Terorisme yang disetujui Kongres AS,” ungkap seorang pejabat Palestina kepada Reuters. 

Sumber itu menambahkan, ”Pemerintah AS terkejut oleh keputusan Palestina dan menyatakan ingin mencari solusi untuk melanjutkan bantuan pada badan keamanan Palestina.” Solusinya mungkin mencari alternatif dana dalam anggaran CIA atau mengubah legislasi AS. 

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Palestina Rami Al- Hamdallah mengajukan pengunduran diri bersama pemerintahannya kepada Presiden Mahmoud Abbas. Pengunduran diri ini menjadi pukulan bagi upaya rekonsiliasi dengan Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza. 

”Pemerintahan Palestina akan melanjutkan kewajibannya hingga pemerintahan baru terbentuk,” ungkap pernyataan yang dirilis setelah rapat kabinet pekanan. 

Belum ada komentar dari Abbas, tapi faksi Fatah yang dipimpinnya merekomendasikan pemerintahan diganti. Pejabat Hamas mengecam langkah itu sebagai upaya meminggirkan Hamas dari politik Palestina. 

Sumber:  Sindonews