RIAU24.COM -  Rencana calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang akan melaksanakan Salat Jumat di Masjid Kauman Semarang, pada hari Jumat ini, sontak mendapat sorotan sepanjang Kamis 14 Februari 2019 kemarin. Hal itu bermula dari keberatan pihak takmir masjid, karena khawatir kegiatan itu akan bernuansa politis.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah punya pandangan sendiri. Menurutnya, polemik tentang keberatan takmir Masjid Kauman Semarang atas agenda Prabowo Salat Jumat di sana, sesungguhnya dampak calon petahana, Joko Widodo. Karena yang bersangkutan tidak cuti dari tugasnya sebagai presiden.
Hal itu pada akhirnya dinilai memengaruhi netralitas suatu lembaga atau instansi dalam pemilu.

"Memang jeleknya, karena ... Pak Jokowi-nya itu, istilahnya, enggak cuti, gitu. Itu jeleknya. Sehingga kaki tangan kekuasaan itu masih main," ujarnya, di kompleks Parlemen, Jakarta.

Dilansir viva, Fahri mengingatkan, bagaimana pun kondisinya, lembaga penyelenggara pemilu dan seluruh instansi pemerintah, harus tetap netral dalam pemilu. Dalam hal ini, Lembaga penyelenggara wajib menjamin tidak ada kecurangan dalam pemilu.

Fahri juga mendesak Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu proaktif membereskan permasalahan calon presiden Prabowo Subianto yang dilarang salat Jumat di Masjid Agung atau Masjid Kauman Semarang, Jawa Tengah.

Menurutnya, baik KPU maupun Bawaslu, harus memberikan kepastian bahwasanya tidak ada larangan seorang kandidat beribadah di mana pun tempatnya.

Ia mengingatkan, kebebasan untuk beribadah dijamin oleh konstitusi, dan karena itu tak ada seorang pun yang berhak melarang. Prabowo atau siapa pun bebas memilih tempat ibadah dan semua orang wajib menghormatinya. "Nanti enggak Jumatan malah diomongin, [tapi] orang mau Jumatan dilarang," ujarnya lagi.

Sebelumnya, cnnindonesia merilis, perihal keberatan itu diungkapkan Ketua Masjid Agung Semarang (Masjid Kauman), KH Hanief Ismail. Pria yang juga menjabat sebagai Rais Syuriyah PCNU Kota Semarang itu, menilai, salat Jumat yang akan dilaksanakan Prabowo bermuatan politis karena ada upaya mobilisasi massa.

Ketika itu, Hanief mengatakan pihaknya telah mengontak mantan Komisioner Panwaslu Semarang Mohamad Ichwan untuk menulis keberatannya kepada Bawaslu Kota Semarang untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

Namun belakangan, Hanief mengklarifikasi kabar itu. Menurutnya, tidak ada larangan atau keberatan terkait rencana Prabowo melaksanakan salat Jumat di Masjid Kauman Semarang. Namun pihaknya keberatan, jika dalam ibadah itu ada aktivitas yang bernuansa politis. ***