"Luhut kerap disebut buldozer politik Jokowi. Harus ada yang berani menghadapi atas nama demokrasi," ujarnya, dilansir viva.

Sebelumnya, wacana tersebut dilontarkan Menteri LBP saat menjadi pembicara dalam acara silaturahim purnawirawan TNI-Polri di Jiexpo, Kemayoran, Minggu, 10 Februari 2019 lalu.

LBP mengaku berkomunikasi dengan Presiden Jokowi terkait wacana itu. Menurutnya, Jokowi menyetujui rencana itu, namun harus dikaji dan dicarikan payung hukumnya.

Menurutnya, wacana itu muncul karena saat ini banyak perwira TNI yang menganggur. Ia menyebut lebih dari 500 perwira menengah kolonel menganggur. ***