RIAU24.COM -  Wacana mengeni penempatan perwira tinggi dan menengah TNI yang masih aktif di jabatan sipil, mendapat tanggapan dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik.

Ia mengaku heran dengan wacana yang dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tersebut, karena tidak seharusnya TNI terlibat dalam aktivitas sipil.

Tak hanya menyatakan tak setuju, ia juga menantang Menteri Luhut Binsar Panjaitan (LBP) untuk debat terbuka terkait isu tersebut.

"Saya  keberatan. Saya undang Luhut Binsar Panjaitan berdebat terbuka mengenai ini menghadapi saya," ujarnya, Jumat malam 22 Februari 2019.

Tak hanya itu, Rachland juga meminta bantuan media massa untuk menyampaikan hal ini kepada Luhut. Pihaknya ingin debat terkait wacana itu juga dapat disaksikan publik.

Rachland menilai, sosok LBP selama ini kerap menjadi alat untuk memuluskan kepentingan politik Jokowi. Karena itu, ia menilai, harus ada pihak yang berani menghadapi Luhut agar tidak berlaku seenaknya.

"Luhut kerap disebut buldozer politik Jokowi. Harus ada yang berani menghadapi atas nama demokrasi," ujarnya, dilansir viva.

Sebelumnya, wacana tersebut dilontarkan Menteri LBP saat menjadi pembicara dalam acara silaturahim purnawirawan TNI-Polri di Jiexpo, Kemayoran, Minggu, 10 Februari 2019 lalu.

LBP mengaku berkomunikasi dengan Presiden Jokowi terkait wacana itu. Menurutnya, Jokowi menyetujui rencana itu, namun harus dikaji dan dicarikan payung hukumnya.

Menurutnya, wacana itu muncul karena saat ini banyak perwira TNI yang menganggur. Ia menyebut lebih dari 500 perwira menengah kolonel menganggur. ***