Roy menjelaskan, sebetulnya inisiatif ini telah muncul sejak 2016 lalu  waktu itu pihaknya diminta untuk menjadi pelopor menggunakan plastik berbayar yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
zxc2

Tapi, pihaknya menyanyangkan pihak KLHK alih-alih mengeluarkan payung hukum nasional, malah hingga kini aturan itu belum keluar juga dari KLHK.

"Kita ini langkah konkret sambil tunggu peraturan dari KLHK. Seperti yg dikatakan KLH, mereka sejak 2016 bilang ada aturan pengaturan sampah plastik, tapi hingga kini belum keluar sudah tiga tahun lamanya," urai Roy.

"Tahun 2016 pun kita juga sudah lakukan ini, namun setelah tiga bulan uji coba, polemik justru muncul dan tidak ada penanganan dari pemerintah maka kami hentikan, padahal berhasil dengan sukses," lanjutnya menambahkan.