RIAU24.COM -  Rencana pemerintah mengumpulkan perangkat desa se-Tanah Air, pada 30 Maret 2019 mendatang di Gelora Bung Karno, mendapat sorotan dari kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Apalagi, dalam kegiatan itu, mereka akan memberikan gelar Bapak Pembangunan Desa kepada Jokowi.

Menyikapi hal itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Suhud Alynudin, curiga kegiatan itu tak lepas dari kepanikan capres nomor urut 01 Joko Widodo karena elektabilitasnya yang makin anjlok. Dengan dikumpulkannya perangkat desa yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ribu, pihaknya menduga hal itu bisa mendongkrak kembali elektabilitas Jokowi.

"Bagi kami hal itu memberi kesan pemerintahan Pak Jokowi panik dan kehabisan akal untuk mendorong elektabilitas. Elektabilitas yg semakin rendah membuat mereka lakukan segala cara mencegah kekalahan dalam Pemilu 2019," ujarnya, dilansir cnnindonesia, Selasa 19 Maret 2019 kemarin.

Ditegaskannya, seharusnya perangkat desa bersikap netral dan tidak boleh diseret ke ranah politik. Sebab tugas utama perangkat desa adalah melayani masyarakat. Bila dimobilisasi untuk kepentingan politik, dikhawatirkan nantinya akan terjadi  benturan di tengah-tengah masyarakat.

"Memobilisasi perangkat desa berpotensi membenturkan mereka dengan kelompok masyarakat yang berbeda sikap politik, kehidupan demokrasi jadi tidak sehat," tegasnya.

"Hal ini juga dampak dari petahana yang tidak ada aturan cuti saat kampanye. Mereka bisa kapan saja lakukan mobilisasi masyarakat tanpa hambatan," tambahnya lagi.

Untuk diketahui Badan Koordinasi Nasional Pembangunan, Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan Desa (Bakornas P3KD) bakal menghelat Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa Se-Indonesia. Acara sedianya bakal digelar di Gelora Bung Karno pada 30 Maret-3 April mendatang.

Menurut ketua panitia acara Muhammad Asri Anas,  menargetkan peserta silaturahmi mencapai ratusan ribu perangkat desa seluruh Indonesia.

Sedangkan terkait gelar yang akan diberikan kepada Jokowi, menurutnya hal itu adalah hasil rekomendasi seluruh asosiasi perangkat desa pada 2018 lalu. Pemberian gelar itu hanya bersifat seremonial saja.

Beberapa saat sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga menilai kegiatan itu adalah bentuk kampanye terselubung di Pilpres 2019.

"Saya kira kalau itu benar, itu jelas itu kampanye terselubung ya, mana ada kepala-kepala desa dikumpulkan sampai di Gelora Bung Karno," ujarnya.

Karena itu, ia menyarankan Jokowi membatalkan acara tersebut. Ia pun mengharapkan agar para kepala desa untuk fokus bekerja dan melayani masyarakat di daerahnya masing-masing ketimbang dimobilisasi untuk berkampanye. ***