Selanjutnya Alfedri juga meminta seluruh pemangku kepentingan yang hadir untuk melakukan penajaman agar perogram kerja lebih fokus kepada target kinerja pembangunan sesuai dengan visi misi RPJMD.

Sementara itu Kepala Bappeda H M Yunus menyebutkan sebagaimana diamanatkan dalam UU No 25 Th 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang pelaksanaannya memiliki periode 1 tahun, sebagai penjabaran visi dan misi RPJMD, dimana salah satu tahapannya adalah penyelenggaraan musrenbang RKPD.

"Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk menyelaraskan, mengklarifikasi, mempertajam dan menyepakati prioritas pembangunan program kegiatan yang telah diusulkan melalui musrenbang tingkat kecamatan dan forum perangkat daerah" kata Wan Yunus.

Ia juga menjelaskan,  hasil kesepakatan RKPD selanjutnya akan menjadi masukan dalam rancangan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kab Siak tahun 2020.(***)