Sebelumnya, gugatan itu diajukan sejumlah stasiun televisi dan Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI).

Terkait hal itu, perwakilan kuasa hukum pemohon, Andi Syafrani, berpendapat, pada zaman dengan kecepatan informasi saat ini, penundaan itu justru berpotensi munculnya penyebaran berita-berita palsu.

"Empat jam adalah waktu yang sangat panjang bagi munculnya berbagai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya. ***