RIAU24.COM - SLEMAN - Sebanyak 100-an anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) se-Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mendatangi kantor KPU setempat, Senin (22/4/2019). Mereka datang untuk menuntut kejelasan honor yang belum juga dibayarkan.
Koordinator Forum KPPS Kabupaten Sleman R Muhyadidi mengatakan, kedatangan KPPS untuk mempertanyakan alasan honor sampai saat ini belum mereka terima. "Padahal di daerah lain seperti Bantul dan Kulonprogo serta Kota Yogyakarta sudah dibayarkan," ujarnya di Sleman, Senin (22/4/2019) seperti dilansir Inews.
Ditegaskannya, tuntutan ini bukan hanya sekadar masalah nilai uang. Tetapi menunjukkan kinerja KPU Sleman yang tidak profesional. "Kami sudah melaksanakan pekerjaan dengan baik, bahkan ada yang sampai sakit jantung. Sepertinya kerja kami tidak dihargai," kata Muhyadidi.
Menurut Muhyadidi, pihaknya tidak dapat memahami alasan KPU Sleman yang menyebutkan lambatnya pembayaran honor akibat verifikasi latar belakang pekerjaan KPPS.
"Ini alasan yang mengada-ada. Seharusnya KPU Sleman dapat melakukan verifikasi jauh hari sebelumnya. Kalau masalah ijazah, tidak semua KPPS memegang ijazah," ucapnya.
Jika masalah ini berlarut-larut, sambungnya, dikhawatirkan nantinya tidak ada lagi kepercayaan masyarakat terhadap KPU Sleman. "Padahal nanti masih ada pilkada dan pemilihan lainnya. Bisa-bisa nanti masyarakat tidak lagi bersedia menjadi penyelenggara pemilihan," ujarnya.
Dijelaskannya, besaran nilai honor yang diterima yakni, untuk ketua KPPS Rp550.000, anggota Rp500.000, Serta Linmas Rp400.000. "Tiap TPS terdiri atas tujuh orang anggota, termasuk ketua serta dua orang anggota Linmas," tuturnya.***
R24/bara
