Ade Hartati Minta Gubernur Syamsuar Duduk Bersama Soal Adanya Pungutan Uang Komite di Sekolah
RIAU24.COM - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau yang membidangi pendidikan, Ade Hartati Rahmat menyoroti masih banyaknya temuan pemungutan uang komite di sejumlah SMA/SMK di Bumi Lancang Kuning.
Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Gubernur Riau Syamsuar pada Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Pendidikan Antikorupsi jenjang pendidikan dasar dan menengah. Saat itu, Syamsuar mengaku masih mendapatkan laporan terkait adanya pungutan uang komite sekolah yang memberatkan orang tua/wali murid.
Kepada Riau24. com, Ade mengatakan bahwa seharusnya biaya pendidikan sudah menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Pasalnya, masalah uang komite ini sudah berulang kali dibahas dalam hearing dengan kepala sekolah SMA/SMK di Riau. Namun kenyataannya, masih banyak sekolah yang memungut uang komite tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan setempat.
"Komisi V sudah rapat hampir dengan seluruh SMA SMK di Riau terkait tingginya biaya pendidikan. Namun uang komite yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah, tidak ada yang terverifikasi oleh Dinas Pendidikan terkait. Sehingga banyak yang menerapkan uang komite berdasarkan kebutuhan yang mereka rasakan semata," kata Ade di DPRD, Jumat 25 April 2019.
Untuk itu, politisi PAN ini meminta, agar Syamsuar segera menetapkan target dan mampu menciptakan pendidikan berkualitas dan terjangkau.
"Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau ini kan masuk visi misi beliau. Makanya perencanaan ini harus mengacu pada RPJMD yang sampai sekarang belum dimasukkan ke DPRD. Sehingga dalam pelaksanaanya banyak kesulitan. Untuk itu kita berharap agar Pak Syamsuar segera mendudukkan masalah ini," ungkapnya lagi.
Selain persoalan uang komite, Ade juga menyinggung masalah gaji guru bantu provinsi yang menurutnya masih belum mencukupi.
"Mereka memang memperoleh gaji UMR, tetapi beban kerjanya berbeda antara kota dan daerah. Bisa kita bayangkan, bagaimana guru daerah untuk transportasi, belum biaya makanannya Nah ini yang harus jadi pemikiran Pemprov agar kualitas pendidikan kita lebih baik ke depannya. Caranya dengan tentukan target, jangan hanya imbauan dan retorika. Saya rasa nggak akan menyelesaikan masalah," ulasnya.