RIAU24.COM -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berhati-hati saat akan menerima investasi dari China.
Pasalnya, dari kajian lembaga antirasuah itu, China belum memiliki regulasi atau instrumen yang memadai untuk menekan korupsi.

Sehingga, nantinya akan sulit menciptakan good corporate governance (tata kelola perusahaan yang baik) yang tegas khususnya untuk sektor persaingan usaha.

"Pasti bapak-ibu di BUMN banyak kerja sama dengan China, saya ulang lagi, dengan China. Good corporate governance di China itu adalah salah satu yang asing bagi mereka," ungkap Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, Kamis 9 Mei 2019 malam, di kantornya di jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, .

Dikatakan, sesuai data Global Fraud Report 2018, diketahui bahwa China adalah negara yang paling banyak melakukan pembayaran yang tidak seharusnya. Dengan demikian, Indonesia juga akan kena dampaknya, karena banyak investasi China di Tanah Air.

“Makanya kita pas mereka melakukan investasi kita harus hati-hati. Karena kalau negara Eropa dan Amerika, kalau menyuap pejabat negara asing itu mereka bisa dihukum di negaranya, kalau kita dan China belum," terangnya lagi, dilansir viva.