RIAU24.COM -  Langkah penyidik Polda Metro Jaya, yang menarik Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan terlapor Prabowo Subianto, langsung mendapat reaksi dari sejumlah kalangan. Salah satunya, dilontarkan Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon.  Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa pihak Kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya tak profesional dalam melaksanakan tugas. Tak hanya itu, hal itu juga menunjukkan instansi itu telah digunakan menjadi alat politik.

"Ini kan menunjukkan ketidakprofesionalan, kan sangat jelas apa namanya kalau tidak profesional. Kelihatan sekali menjadi alat kekuasaan, menjadi alat politik itu, ada aksi reaksi langsung berubah," lontarnya, Selasa 21 Mei 2019 di Gedung DPR, Jakarta.

Lebih lanjut, Fadli mencontohkan apa yang telah dialami Kivlan Zein dan istri eks Danjen Kopassus Letjen (Purn) Agus Sutomo, Minurlin, juga mengalami hal yang sama. Ada pemanggilan tapi suratnya kembali ditarik.

"Saya kira kita harus gunakan hukum karena hukum ini milik bersama. Dan ini negara ada karena hukum. Itu kesepakatan. Kita ini berbagai ras keberagaman menyatukan kita salah satunya di dalam konstitusi kita di dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali," tambahnya, dilansir viva.

"Kalau kita lihat hukum itu hanya untuk penguasa saya kira itu sangat berbahaya nanti," tegasnya lagi.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengakui penyidik Direktorat Reserse Umum Khusus Polda Metro Jaya telah menarik SPDP dengan terlapor Prabowo Subianto. Menurutnya, hal itu dikarenakan beberapa pertimbangan.