“Sehingga mereka (hakim MK) betul-betul bisa mengambil keputusan yang benar, sesuai dengan fakta-fakta hukum, dan bukti-bukti yang ada,” tambahnya.

Abdullah mengaku khawatir jika MK tak dapat memutuskan sengketa Pilpres 2019 dengan adil. Ia memprediksi, jika MK memutus dengan cara tak adil, akan berdampak permanen bagi arah kemajuan bangsa.

Yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum (Pemilu) dan lembaga negara. Jika hal yang ditakutkan itu terjadi, maka keterpilihan kepemimpinan nasional mendatang cuma membutuhkan 25 persen dari partisipasi pemilih.

Itu artinya, legitimasi kepemimpinan nasional akan lemah di masyarakat. Situasi tersebut, pun bakal mengancam integrasi NKRI.

Terkait aksi keli ini, Abdullah mengatakan, massa diperkirakan akan lebih banyak dibanding aksi  pertama pada Jumat pekan lalu. Mereka berasal dari Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), Alumni 212, Forum Ulama Indonesia (FUI) dan Gerakan Nasional Kedaulatan Indonesia (GNKI), serta unsur masyarakat lainnya.

"Nanti datang mereka dari FPI, GNPF, Alumni 212, FUI dan emak-emak. Kalau Jumat kemarin sekitar 3.000, ya mungkin lebih nanti," tambahnya, dilansir viva. ***