RIAU24.COM -  Untuk kesekian kalinya, aplikasi video pendek Tik Tok, kembali menerima tudingan. Kali ini, perusahaan yang bermarkas di China itu, dituduh mengumpulkan dan menyetor data pengguna ke China.

Dilansir Economic Times, Rabu 3 Juli 2019, tudingan itu meluncur dari mulut anggota kongres asal India, Shashi Tharoor. Hal itu dilontarkannya saat berpidato dalam pertemuan Zero Hour pada Senin awal pekan ini, di Lok Sabha, India.

Dalam kesempatan itu, Tharor mengklaim ada laporan yang mengatakan pemerintah China menerima data dari Tik Tok. Data itu disampaikan melalui operator milik pemerintah China, yakni China Telecom.

"Regulator di Amerika Serikat baru-baru ini memberikan denda pada aplikasi ini sebesar US$5,7 juta (Rp80,5 miliar) karena secara ilegal mengumpulkan data tentang anak-anak," kata Tharoor, dilansir viva.

Tharoor mengatakan, data pengguna Tik Tok di India disimpan di Amerika Serikat dan Singapura, dalam data center pihak ketiga yang sudah populer di kalangan industri. Aplikasi yang dimiliki ByteDance ini sudah hampir memiliki 200 juta pengguna di negara Bollywood tersebut.

Terkait hal itu, manajemen Tik Tok dalam sebuah pernyataannya, membantah tudingan tersebut. Dalam dalihnya, Tik Tok menegaskan privasi dan keamanan pengguna merupakan prioritas utama. Perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan di negara mereka beroperasi.

"Tik Tok tidak beroperasi di Republik Rakyat China dan pemerintah tidak memiliki akses data pengguna Tik Tok. Kami juga tidak memiliki kemitraan dengan China Telecom," tegas sumber resmi Tik Tok.

Sebelumnya aplikasi Tik Tok pernah dikecam di beberapa negara karena karena dituding melanggar aturan negara setempat, termasuk di Indonesia. Kondisi serupa juga pernah terjadi di India, Amerika Serikat, bahkan China.

Di negaranya sendiri, Tik Tok tersandung kasus karena dianggap menghina pahlawan perang, Qiu Shaoyun. ***