RIAU24.COM - Ahad, 14 April 2019 malam, presiden terpilih Joko Widodo melakukan pidato yang bertajuk Visi Indonesia yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.

Terkait pidato yang disampaikan oleh Jokowi, pendiri kantor hukum Lokataru, Haris Azhar menilai jika pidato Jokowi sebagai hal mengerikan dalam perspektif hak asasi manusia. Sebab, pidato Jokowi sama sekali tidak menyinggung penegakan HAM.

"Jokowi tidak konsen pada soal penegakan hukum dan kondisi HAM," kata Haris dilansir dari Tempo.co, Senin, 15 Juli 2019.

Dia khawatir jika pidato Jokowi akan jadi lonceng penggerak untuk melanggar hukum dan HAM atas nama investasi. "Misalnya jangan halangi investor; atas nama persatuan. Lalu dikatakan akan dihajar bagi siapapun yg menghalangi investor. Ngeri kali!" lanjut dia.

Haris juga kecewa kepada Jokowi yang sama sekali tak bicara soal derita masyarakat yang tanahnya diambil pebisnis. "Dimana ruang mereka dalam pidato semalam?" ujar Haris.

zxc1

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute Criminal of Justice Reform (ICJR) Anggara juga mengkritik pidato Jokowi. Menurutnya, Jokowi lebih banyak membahas soal masa depan ekonomi nasional dan tak menyinggung soal pembangunan negara hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Padahal, kata dia, dua hal itu berkesinambungan. Untuk mendorong pembangunan ekonomi, perlu hukum yang kuat untuk menjamin kepastian berusaha di Indonesia. 

"Pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," kata Anggara.

Dia menjelaskan, pembangunan negara hukum bukan hanya bagian dari agenda kerja pemerintahan, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional untuk setiap Kepala Negara.

Terkait kritikan atas pidato yang disampaikan oleh Jokowi, Wakil Ketua TKN Arsul Sani menjelaskan dari sekian banyak misi dan agenda yang terdapat dalam dokumen yang diserahkan kepada KPU pada saat pencapresan, tentu tidak mungkin semua disampaikan untuk pidato yang memang dijadwalkan tidak terlalu lama itu.
zxc2

"Tentu dipilih visi misi dan agenda yang pas buat dipidatokan di hadapan para relawan pendukung dan rakyat," kata Arsul.

Dia melanjutkan, pidato Jokowi kemarin malam itu jangan dipahami bahwa pemerintahan lima tahun ke depan hanya melulu akan fokus pada hal-hal yang berbau ekonomi.

"Tanpa dipidatokan secara khusus tentang penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan penyelesaian kasus HAM berat masa lalu, tidak berarti ketiga hal tersebut tidak akan menjadi agenda kerja prioritas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," ujar Arsul.