RIAU24.COM -  TELUK KUANTAN - Untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kuantan Singingi, IKKS Pekanbaru mengadakan diskusi diantara sesama jajaran pengurus IKKS Pekanbaru. Diskusi tersebut pun kembali berlanjut pada Jumat (19/7/2019).

Dalam diskusi kali ini IKKS Pekanbaru mengundang Pemkab Kuansing. Adapun pokok pembahasan yang dibahas terkait persoalan Basis Data Terpadu (BDT). Dimana ada sebanyak 7.352 orang miskin Kuansing terancam kehilangan akses layanan kesehatan karena tidak termasuk dalam BDT.

Bupati Kuansing Drs. H. Mursini, M.Si diwakili Sekda DR Dianto Mampanini, SE, MT, Asisten III DR Agus Mandar, Plt Kadis Sosial PMD, Drs. Napisman dan Kabag Humas dan Protokoler Ridwan Amir, S.Sos, dan Sudjarwadi dari Bappedalitbang. Sementara dari IKKS Pekanbaru Ketua Umum Dr. Taswin Yakob, Ketua Dewan Pembina Edyanus Herman Halim, Sekretaris Umum Asnaldi , dan  Mardianto Manan, DR Almarsi, Suhendri Royrik, Syafri Yoes, Arman Lingga Wisnu.

Sekda Dianto Mampanini menyampaikan terimakasih kepada jajaran pengurus IKKS Pekanbaru, yang telah mengundang Pemkab Kuansing untuk sama-sama berdiskusi atau dialog, guna membahas berbagai persoalan yang dihadapi khususnya Pemkab Kuansing. Karena itu, sumbang saran dan pemikiran dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk IKKS Pekanbaru sangat diperlukan bagi kemajuan Kabupaten Kuansing.

"Kami sangat senang untuk diskusi bersama-sama dengan IKKS Pekanbaru ini, bilamana ada keterlambatan dalam memenuhi undangan diskusi seperti ini, itu murni disebabkan kesibukan guna menyelesaikan berbagai tugas dan pekerjaan yang  juga harus segera diselaikan," Paparnya.

Saat diskusi antara IKKS Pekanbaru dan Pemkab Kuansing yang dimoderatori Mardianto Manan, Ketua Dewan Pembina IKKS Pekanbaru Edyanus Herman Halim kembali menanyakan langsung hal ini. Dirinya ingin Pemkab Kuansing menjelaskan persoalan DBT tersebut.