RIAU24.COM -  Partai Demokrat menilai, pernyataan Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Moeldoko, bisa membuat Presiden Jokowi menjadi tak nyaman. Hal itu terkait dengan pernyataan Moeldoko, yang menyebutkan kemungkinan terbentuknya 'koalisi plus-plus'.

Koalisi plus-plus yang dimaksud Moeldoko adalah terkait kemungkinan adanya penambahan partai lain yang masuk dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Sejauh ini, sejumlah partai politik makin santer dikabarkan akan masuk dalam KIK. Di antaranya Partai Gerindra, PAN dan Partai Demokrat.

Namun wacana 'koalisi plus-plus' tersebut dinilai bisa saja membuka peluang bagi partai politik, untuk meminta 'ini-itu' kepada Jokowi selaku presiden terpilih.

"Yang punya kewenangan membentuk pemerintahan kan Pak Jokowi. Jadi beliau mau ngajak siapa pun saja anak bangsa untuk membantu beliau 5 tahun ke depan biarlah itu sepenuhnya menjadi kehendak bebas Pak Jokowi selaku Presiden sebagaimana diatur di konstitusi," lontar Ketua DPP Demokrat, Jansen Sitindaon, yang dilansir detik, Jumat 26 Juli 2019.

Jansen lalu menyinggung manuver beberapa partai politik terkait koalisi yang belakangan ini, yang menurutnya bisa membuat Jokowi menjadi tak nyaman. Apalagi, jika manuver parpol itu memunculkan permintaan 'ini itu' kepada Jokowi.

"Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pernah jadi presiden selama 10 tahun, jadi kami Partai Demokrat tahu betul lah perasaan seorang Presiden. Melihat manuver beberapa partai politik belakangan ini bisa saja membuat Pak Jokowi tidak nyaman. Apalagi jika sampai ada permintaan 'ini itu' kepada beliau," tambahnya.

Dikatakan, Partai Demokrat tak ingin menambahi beban dan ketidaknyamanan Jokowi. Oleh sebab itu, Jansen mengatakan partainya berharap siapa pun yang diajak bergabung ke koalisi atau kabinet adalah berdasar kehendak bebas Jokowi.

Seperti diketahui, wacana 'koalisi plus-plus' ini disampaikan Moeldoko saat bicara tentang pembubaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. Sesuai rencana, pembubaran TKN akan dilaksanakan Jumat 26 Juli 2019 sore hari ini.

Meski menyebut ada tambahan parpol yang akan bergabung dalam KIK, namun Moeldoko belum mengungkap secara pasti, partai mana saja yang akan diajak bergabung ke koalisi. ***