Menu

Jokowi Sebut Izinnya Bisa tak Diperpanjang, FPI Balas Dengan Sindiran Tajam Ini

Siswandi 29 Jul 2019, 11:16
Juru Bicara FPI, Slamet Maarif
Juru Bicara FPI, Slamet Maarif

RIAU24.COM -  Pihak Front Pembela Islam (FPI) akhirnya menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo, yang baru-baru ini menyatakan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk FPI, kemungkinan tak diperpanjang. Langkah itu akan ditempuh bila ormas itu dinilai mengancam ideologi negara.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara DPP FPI, Slamet Maarif, menilai Jokowi tidak mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang FPI. Ia juga balik menyindir, pihak-pihak yang masih saja mempermasalah izin ormas, sebagai bentuk keterbelakangan intelektual. Tak hanya itu, ia juga menyebut pemerintahan Jokowi bertindak zalim.

"Kalau masih ada yang menggaungkan izin ormas, maka kategori keterbelakangan intelektual dan kuasa gelap yang zalim itu. Baca putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," lontarnya, Senin 29 Juli 2019.

Dilansir cnnindonesia, Slamet menegaskan, kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin secara jelas dalam konstitusi. Karena itu, tambahnya, Jokowi sebaiknya membaca dan melihat kembali putusan MK terkait pendaftaran ormas. Di dalamnya disebutkan pendaftaran ormas bersifat sukarela.

"Secara aturan hukum dalam UU Ormas, enggak ada nomenklatur izin, putusan MK Nomor 82 Tahun 2013 juga, menyatakan pendaftaran adalah bersifat sukarela, tidak ada istilah izin ormas atau ormas terlarang," jelasnya.

Tak hanya itu, Slamet juga mengatakan FPI tidak mengkhawatirkan pernyataan Jokowi tentang SKT tersebut. "Sudah sering diginikan, bedanya yang satu ini keliatannya info yang diterima enggak," ujarnya lagi.

Untuk diketahui, dalam wawancara bersama Associated Press (AP) pada Jumat (27/7/2019), Jokowi mengungkapkan kemungkinan tidak akan diperpanjangnya SKT untuk FPI.

Dikatakan, hal itu akan ditempuh pemerintah, jika FPI dinilai tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah selalu terbuka untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islam. Asalkan pandangan kelompok-kelompok tersebut tidak bertentangan dengan ideologi negara.

Juga Disindir
Sementara itu, Sekretaris Umum DPP FPI, Munarman, enggan berkomentar banyak tentang pernyataan Jokowi itu. Dia balik menyindir langkah Jokowi yang meminjam uang dari negara komunis. Munarman tidak menyebut secara gamblang siapa negara komunis yang dimaksud.

"Yang mengancam ideologi negara itu adalah ngutang kepada negara komunis jor-joran," tutur Munarman melalui pesan singkat.

Munarman juga menyindir pemerintah yang membuka pintu bagi tenaga kerja asing dari secara besar-besaran. Tak hanya itu, ia juga menyinggung sikap pemerintah yang cenderung memudahkan pihak asing bekerja di Indonesia. ***